Penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang tetap sasaran dinilai mampu menekan beban keuangan negara akibat kenaikan harga minyak mentah.
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategi Yustinus Prasetowo mengungkapkan bahwa subsidi seharusnya dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan bukan kepada produk sehingga lebih tepat sasaran.
Meski untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui proses yang panjang karena terkait dengan databese agar subsidi lebih efisien.
“itu bicara dalam konteks normal. Saat ini stuasi tidal normal,” ungkap Tustinus.
Perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia juga tidak diprediksi sebelumnya. Selain itu tidak akan ada lonjakan harga tajam terkait komoditas termasuk minyak bumi dan dinamika kebijakan monoter di Amerika Serikat.
“Ini jadi background kenapa pemerintah dan DPT tetap mempertahankan subsidi dan kompensasi dalam ragka keselamatan rakyat itu hukum tertinggi. Terlepas diskusi dan lain-lain kita fokus perlindungan pada masyarakat itulah sebabnya APBN diupayakan jadi Shock absornes.” Tambahnya.
Alokasi subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah pada tahun ini mencapai Rp74,9 triliun dan kompensasi Rp324,5 triliun.
Untuk alokasi anggaran yang akan dibayarkan pada tahun ini disiapkan Rp275 triliun tergantung pada perkembangan harga global.
Jadi apabila harga ICP di atas atau di bawah 100 dollar per barel maka subsidi dan kompensasi akan disesuaikan.
“Dalam jangka pendek, prinsipnya pemerintah mau mendukung,” ungkapnya.
Sementara salah satu cara untuk mengendalikan penyaluran BBM subdisi seperti Solar dan Pertalite adalah dengan memanfaatkan teknologi aplikasi MyPertamina.
Dengan adanya MyPertamina tersebut diharapkan dapat menjadi jalan keluar untuk mengatur penyaluran BBM subsidi.
