Pemerintah Indonesia mengakui bahwa pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk dukungan finansial atau pembiayaan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2023 yang diselenggarakan pada Kamis, 26 Januari.
Menurut Sri Mulyani, instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini tidak cukup untuk menopang pembiayaan UMKM sendiri. Pemerintah memerlukan dukungan dari instansi dan lembaga lainnya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia.
Pemerintah saat ini juga melakukan pelacakan terkait perkembangan pembiayaan UMKM untuk mengetahui kondisi ekonomi Indonesia. Lembaga keuangan di Indonesia masih memberikan pinjaman UMKM yang rendah, yaitu hanya 20%. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Korea Selatan yang bisa mencapai 80%.
Sektor UMKM yang didominasi oleh perdagangan menjadi penopang ekonomi saat pandemi. Namun, Sri Mulyani mengatakan bahwa UMKM perlu ditopang, terutama dari segi kualitas. Saat ini, ada 18 juta UMKM yang belum mendapat akses perbankan dan 5 juta UMKM masih mengandalkan rentenir.
Pembiayaan UMKM yang dibiayai pemerintah juga masih sangat mahal, sehingga hanya sedikit UMKM yang bisa menikmatinya. Oleh karena itu, Sri Mulyani berpesan agar perbankan lebih aktif dalam menjangkau UMKM di masa yang akan datang.
Dalam kesimpulan, pemerintah Indonesia mengakui bahwa pengembangan UMKM memerlukan dukungan dari banyak pihak, termasuk dukungan finansial atau pembiayaan. Pemerintah memerlukan dukungan dari instansi dan lembaga lainnya untuk mengembangkan UMKM di Indonesia. Perbankan diharapkan lebih aktif dalam menjangkau UMKM di masa yang akan datang.
