Pakar Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyarankan kepada Presiden RI yang baru dilantik, Prabowo Subianto untuk memberikan insentif kepada investor yang tertarik mengembangkan energi panas bumi. Langkah tersebut dinilai krusial untuk mewujudkan kedaulatan energi nasional dan mendukung pencapaian target net zero emission 2060.
Dalam keterangannya, Minggu (20/10), Fahmy menyampaikan bahwa insentif akan membuat iklim investasi di sektor energi panas bumi lebih menarik bagi para investor.
“Jika Prabowo ingin memaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi, menciptakan sistem iklim investasi yang ramah bagi investor sangat penting. Pemberian insentif akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor,” ujar Fahmy.
Investasi yang diperlukan tidak hanya pada pembangkit listrik tenaga panas bumi, tetapi juga pada infrastruktur logistik. Menurut Fahmy, banyak lokasi sumber panas bumi berada di daerah pegunungan dengan akses yang sulit dijangkau.
Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan yang mendukung akses ke wilayah-wilayah tersebut.
Pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau pemerintah daerah dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dapat terlibat dalam membangun infrastruktur penunjang di daerah pengembangan energi panas bumi.
Fahmy juga mencontohkan kebijakan insentif yang dilakukan Presiden Jokowi di sektor hilirisasi nikel, yang menarik minat banyak investor, khususnya dari China.
“Di sektor pengembangan panas bumi, langkah tersebut belum diambil oleh pemerintahan sebelumnya. Prabowo sebaiknya memprioritaskan pengembangan panas bumi dan memberikan insentif seperti yang dilakukan pada sektor nikel,” lanjut Fahmy.
Selain itu, Fahmy menyoroti pentingnya komitmen pemerintah dalam mencapai target bauran energi bersih sebesar 23% pada tahun 2025. Saat ini, bauran energi bersih di Indonesia baru mencapai sekitar 12,5%, yang masih jauh dari target.
Pengembangan energi panas bumi dinilai sebagai solusi penting untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional, sejalan dengan visi net zero emission 2060. Konsistensi pemerintah dalam mendukung pengembangan energi terbarukan, termasuk energi panas bumi, menjadi kunci untuk mencapai kedaulatan energi nasional sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Demikian informasi seputar pengembangan energi panas bumi di Indonesia. Untuk berita ekonomi, bisnis dan investasi terkini lainnya hanya di Prexer.Org.
