Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo memberikan penjelasan terkait tekanan internasional terhadap rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia. Ia menyatakan bahwa PLN tidak keberatan dengan hal tersebut, asalkan ada penggantian yang memadai untuk aset-aset yang dipensiunkan sebelum tahun 2030.
Darmawan menjelaskan bahwa manfaat dari pensiun dini PLTU akan dirasakan oleh dunia internasional secara keseluruhan, bukan hanya oleh Indonesia. Ia juga mengacu pada komitmen pendanaan sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp302 triliun (dengan kurs Rp15.100) dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP).
“Kami sedang menghadapi tekanan internasional. Terdapat banyak tekanan untuk pensiun dini PLTU. Kami menyampaikan hal ini apa adanya, jika memang ada keinginan untuk early retirement of coal, kami meminta agar aset yang dipensiunkan ini dihitung dan diganti dengan uang tunai. Di JETP, di G20, juga terdapat pembahasan mengenai early retirement of coal,” ungkap Darmawan saat berbicara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Rabu (12/7/2023).
“Dalam hal nilai aset pembangkit yang masih mencapai Rp10 triliun, kami meminta agar jumlah tersebut diganti dengan Rp10 triliun yang disalurkan kepada kami. Dengan demikian, kami dapat mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan hal ini akan menguntungkan kami tanpa merugikan perjanjian yang telah ada,” tambahnya.
Darmawan juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah dituduh terlalu berfokus pada transaksi dalam hal ini. Namun, ia menjelaskan bahwa sebagai Direktur Utama PLN, tugasnya adalah melindungi keuangan perusahaan. “Mereka menyangsikan mengapa saya terlalu fokus pada transaksi. Saya sebagai Direktur Utama PLN memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan keuangan PLN,” tegasnya.
Terkait dengan jumlah dana yang dijanjikan oleh JETP untuk pensiun dini PLTU, Darmawan menyatakan bahwa saat ini sedang dalam tahap negosiasi. Namun, ia memastikan bahwa dana sebesar US$20 miliar sudah tersedia. “Kami masih dalam proses negosiasi terkait hal ini. Namun, yang pasti adalah dana sebesar US$20 miliar sudah tersedia,” pungkasnya. Dengan pernyataan tersebut, PLN memberikan gambaran mengenai tekanan internasional yang dihadapinya terkait pensiun dini PLTU, serta pentingnya penggantian aset yang dipensiunkan untuk mendukung transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.
