Nusa Tenggara Barat memiliki banyak obyek wisata yang tidak kalah dengan di Pulau Bali. Tetapi yang membedakan adalah insfrastruktur di Lombok masih belum memadai sehingga berdampak pada kunjungan wisata di Lombok.
Menurut Presiden Direktur PT Trias Jaya Propertindo, Djaja Roeslim mengungkapkan bahwa Lombaok saat ini sudah menjadi salah satu destinasi wisata yang favorit di Indonesia dengan prospek berkembang di masa mendatang.
Ini juga menjadi salah satu strategi pengembangan dan pemasaran wisata nasional yang focus pada tiga grater antara lain Grater Bali yang mencakup Lombok, Bali, Banyuwangi, Bromo, dan sebagainya. Kemudian Greater Jakarta yang mencakup Jabar, Cianjur, Sukabumi, dan Cipanas. Dan yang terakhir adalah Greater Batam.
Hingga saat ini, wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Lombok semakin meningkat sehingga perlu dilakukan perhatian terhadap insfrastruktur terutama di kawasan wisata.
Pengusaha properti Martua Sitorus yang sedang mengembangkan resort di Gili Air juga mengakui kondisi infrastruktur yang belum memadai. Ini tentu menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan Lombok.
Di wilayah Gili Air misalnya, terdapat banyak infrastruktur yang belum memadai seperti keterbatasan listrik, air bersih, dan kondisi jalan yang masih tanah berpasir. Jika cuaca buruk atau musim hujan bahkan kondisi jalan susah untuk dilalui. Listrik yang sering padam tentu akan merepotkan pengelola hotel sehingga pengelola harus menyediakan genset sendiri.
Kendala lain yang cukup memprihatinkan adalah infrastruktur pelabuhan yang belum memadai. Kondisi ini yang memaksa turis yang berkunjung ke Gili Air harus rela berbasah basahan ketika turun dari kapal jika kondisi hujan. Selain infrastruktur pelabuhan, frekuensi festboat yang menuju Gili Air juga harus diperbanyak.
Para investor juga mengeluhkan masalah aspek legalitas lahan. Ini menjadi salah satu hambatan ketika akan berinvestasi. Banyak lahan milik pemerintah daerah yang dikuasai kemudian di sewa-sewa kan ke warga. Hal ini yang membuat was-was para pengusaha yang ingin berinvestasi di kawasan tersebut, apalagi jika pemerintah daerah tidak tegas.
