Aturan terbaru Kementerian Perindustrian terkait dengan kebijakan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan domestic market obligation (DMO) berlaku mulai 31 Mei 2022.
Aturan tersebut guna mengganti program subsidi minyak goreng curah yang menggunakan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Putu Juli Ardika mengatakan keputusan penghentian program subsidi minyak goreng curah akan diambil setelah dua aturan baru yang diterbitkan terkait tindak lanjut pembukaan ekspor minyak goreng dan bahan baku turunannya.
Putu mengatakan aturan pertama adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 30 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein and Used Cooking Oil yang terbit pada 23 Mei 2022.
Kemudian, lanjut Putu, aturan yang kedua adalah Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Curah pada Kebijakan Sistem Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO).
Atas dasar itu, kata Putu, Kemenperin yang kali ini masuk dalam sistem distribusi komoditas tersebut akan meniadakan subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022.
Saat ini, lanjut Putu, pihaknya tinggal menunggu tanda tangan Menperin Agus Gumiwang untuk perubahan ketiga mengenai determinasi program penyediaan minyak goreng curah dalam kerangka pendanaan BPDPKS atau minyak goreng bersubsidi.
“Pada 31 Mei ini, program migor curah bersubsidi akan diganti kebijakan DMO dan DPO,” kata Putu dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa, 24 Mei.
Di samping itu, Putu menjelaskan bahwa program subsidi Minyak Goreng Curah telah berhasil menekan harga minyak goreng di pasaran.
“Program itu saat dilepas naiknya paling tinggi, kemudian saat kemasan sederhana dan premium dilepas, harga curah ikut naik. Dari sana program ini ikut mengendalikan harga sehingga dianggap cukup bagus. Sehingga program kembali ke DMO,” jelasnya.
Terkait dengan besaran DMO yang akan ditetapkan, Putu menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan pembahasan. Namun yang pasti, target pemenuhannya sebesar 10.000 kilo liter (kl) per hari. Sementara, kebutuhan hitungan minyak goreng curah masyarakat 3,7 juta ton per tahun.
“Kita kan sudah di atas 10.000, arahannya baru begitu, sedang diformulasikan oleh Kemendag sehingga paling tidak nanti per tahun itu ada 10 juta ton, jadi 3 kali kebutuhan per tahun. Untuk sementara seperti itu, keputusan belum tau secara pasti,” ucapnya.
Aturan ditempuh guna memastikan ketersediaan pasokan stabilitas harga minyak goreng di dalam negeri
